Tragedi Demokrasi: Ketika Kekuasaan Berada di Tangan yang Tidak Tepat

Menyerahkan kekuasaan yang besar pada sosok yang kapasitasnya tidak memadai, kompetensinya tidak mencukupi, wawasan globalnya terbatas, kemampuan manajerialnya tidak melampaui rata-rata, serta karakter dan integritas pribadinya kurang meyakinkan merupakan kekeliruan besar. Sayangnya, proses politik di negara yang secara formal menganut demokrasi tapi secara praktis dihegemoni oleh elite oligarki sulit mengoreksi kesalahan semacam itu.

Proses demokratis—yang sejati, maupun yang seakan-akan—tidak menjamin akan membuahkan pemimpin yang berkualitas, terlebih lagi bila unsur popularitas mendominasi pencalonan presiden. Elite politik beserta partainya akan memilih figur populer walaupun dengan kualitas kepemimpinan yang tidak memadai, sebab elite berkepentingan bahwa calonnya akan terpilih. Elite tidak ingin terlempar dari lingkaran kekuasaan bila calon yang mereka usung ternyata kalah dalam pemilihan presiden.

Proses-proses politik yang berlangsung dalam pencapresan seseorang tidak lepas dari lobi-lobi sangat terbatas di antara elite politik. Proses ini jauh dari keterlibatan rakyat, kecuali relawan yang dikerahkan untuk meramaikan proses politik ini untuk mengesankan bahwa ada suara dari rakyat yang didengar. Tapi, relawan pun tidak terlibat dalam mengambil keputusan mengenai siapa yang akan dicalonkan, bahkan memengaruhi pun tidak.

Basis popularitas semata inilah yang melahirkan kepemimpinan nasional dengan kapasitas dan kompetensi yang tidak memadai untuk menangani persoalan bangsa yang demikian besar dan pelik. Popularitas nama, yang dipoles dengan pencitraan untuk memikat rakyat, telah menjadi jebakan yang melenakan sehingga muncul persepsi masal bahwa capres populer adalah jawaban atas persoalan bangsa.

Realitasnya tidak seperti itu. Dalam pemilihan presiden di banyak negara, popularitas capres juga cenderung menyesatkan masyarakat dalam pengertian membuat masyarakat keliru memutuskan siapa orang yang tepat untuk memimpin mereka sekian tahun ke depan. Sebagai contoh, masyarakat AS segera menyadari kekeliruan semacam ini sehingga Donald Trump tidak terpilih kembali, walaupun kepemimpinan penggantinya, Joe Biden, juga tengah diuji. Masyarakat AS masih menanti apakah Biden adalah jalan keluar yang terbaik bagi jebakan popularitas Trump di waktu lalu ataukah Biden terpilih karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik.

Menyerahkan kekuasaan yang besar pada sosok yang kapasitasnya tidak memadai, kompetensinya tidak mencukupi, wawasan nasional dan globalnya terbatas, kemampuan manajerialnya tidak melampaui rata-rata, serta karakter dan integritas pribadi kurang meyakinkan merupakan kekeliruan besar. Sayangnya, proses politik di negara yang secara formal menganut demokrasi tapi secara praktis dihegemoni oleh elite oligarki sulit mengoreksi kesalahan semacam itu.

Elite dan oligarki yang telanjur menikmai hegemoni kekuasaan politik dan ekonomi enggan melepaskan kenikmatan kuasa ini. Sangat sukar menemukan pemimpin politik yang berkomitmen kuat untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mereka merupakan bagian dari kelompok terbatas yang ikut menikmati segala keistimewaan yang dipunyai elite dan oligarki.

Banyak cara dilakukan agar keistimewaan itu tidak hilang. Aturan presidential threshold 20 persen, misalnya, dipertahankan habis-habisan oleh elite kuasa, sebab inilah benteng yang mampu merintangi masuknya pemain yang tidak terduga ke dalam gelanggang politik. Bila aturan ini dilonggarkan, elite khawatir pemain ini akan mengganggu stabilitas relasi-kuasa di antara mereka. Tidak mengherankan bila dalam konteks pencapresan 2024, permainan berlangsung di antara elite terbatas. Begitu keras permainan ini, sehingga elite tertentu bersedia menjadi kapal tunggangan bagi elite lain yang mereka anggap lebih kuat daripada terlempar dari lingkaran kekuasaan pasca 2024.

Rakyat sangat sukar memasuki arena permainan ini, sehingga dalam pilpres 2024 nanti rakyat memilih pemimpin dari figur-figur yang sudah diseleksi oleh elite dan oligarki. Figur-figur tersebut memang orang yang tepat untuk mengamankan kepentingan elite dan oligarki, tapi bukan pemimpin yang tepat bagi rakyat. Karena permainan politik berada di luar kendali rakyat, maka boleh jadi kekuasaan presidensial yang demikian besar akan diserahkan kepada orang yang tidak tepat untuk memimpin bangsa ini. >>